Saat ini perkembangan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia kasus terkonfirmasi teridentifikasi ada pada 22 provinsi dari 34 provinsi. Saat ini Indonesia berhasil dalam mengendalikan penularan virus PMK. Di mana dalam 3 minggu terakhir Indonesia berhasil mengendalikan virus yang menginfeksi hewan ternak kuku belah tersebut. Dalam 3 minggu terakhir Indonesia berhasil mengendalikan penularan virus PMK dengan mencegah penyebaran ke provinsi lain yang dibuktikan dengan pergerakan relatif stabil pada grafik area zona merah. Namun, masih ada hal yang harus tetap diwaspadai. Lantaran masih ditemui penambahan kasus yang terjadi pada 279 kabupaten/kecamatan. Dalam penanganan PMK, Pemerintah bertujuan untuk terus menekan penularan penyakit ini terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah sapi terbanyak.
Sebagai upaya menekan penularan, Pemerintah aktif memvaksinasi ternak yang sehat. Stok vaksin PMK saat ini ialah 3 juta dosis yang terbagi dalam dua fase agenda vaksinasi. Untuk tahap pertama, 800.000 dosis didistribusikan dan disuntikkan di sebagian besar ternak di daerah terinfeksi. Sedangkan, pada tahap kedua ada 2,2 juta dosis yang saat ini beredar dan beberapa di antaranya sudah disuntikkan ke ternak rentan PMK misalnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam menyelenggarakan vaksinasi PMK, Pemerintah melibatkan perusahaan swasta dalam pengadaan vaksin untuk mempercepat vaksinasi PMK. Dan semua prosesnya ditangani oleh Kementerian Pertanian.
Satgas Penanganan PMK melaporkan bahwa per 3 Agustus sebanyak 863.719 hewan ternak telah suntik vaksin PMK dengan rincian sapi 824.508 ekor, kerbau 10.447 ekor, domba 7.897 ekor, kambing 13.816 ekor dan babi 7.051 ekor. Vaksinasi tersebar ke 23 provinsi atau 278 kabupaten kota di Indonesia. Per 3 Agustus terdapat 455.276 ekor hewan ternak dinyatakan telah terjangkit PMK. Dimana hewan ternak yang terjangkit yakni sapi 435.408 ekor, kerbau 14.738 ekor, domba 1.612 ekor, kambing 3.454 ekor dan babi 64 ekor. Terdapat pula 169.744 hewan ternak yang belum sembuh dari PMK dengan rincian sapi 161.776 ekor, kerbau 6.218 ekor, domba 486 ekor, kambing 1.216 ekor dan babi 48 ekor. Angka kematian akibat PMK ada sebanyak 4.714 ekor dengan rincian 4.577 sapi, 96 ekor kerbau, 18 ekor domab dan 23 ekor kambing. Untuk hewan yang sembub dari PMK tercatat 273.367 ekor dan hewan dipotong syarat ada 7.551 ekor.
Dalam upaya pengendalian PMK Pemerintah Indonesia menggandeng FAO untuk mengendalikan PMK di 22 dari total 34 provinsi. Selain vaksin, FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan dengan pakar internasional. FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, FAO juga menyediakan peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. Ke depannya, FAO dan Pemerintah Indonesia berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK. Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) telah mengirim 10 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke Indonesia.
Dampak Ekonomi PMK
Beberapa masukan terkait dengan upaya cepat penanganan PMK melalui percepatan vaksin dan obat, perlunya bantuan sosial dan relaksasi kredit bagi peternak yang terdampak PMK. Saat ini sedang dibahas bagaimana program yang paling tepat untuk melakukan semacam relaksasi melalui restrukturisasi KUR untuk pada peternak terdampak.
Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, Pihak DPRD Provinsi Jawa Timur, menyampaikan update perkembangan kondisi lapangan di berbagai daerah di Jawa Timur yang sudah seluruhnya terdampak, mengusulkan pengaturan lebih lanjut penggunaan BTT (Belanja Tidak Terduga) di daerah, perlunya segera membantu ekonomi para Peternak terdampak (terutama terkait relaksasi pinjaman/ KUR), masukan terkait mekanisme penggantian ternak dan perlunya Satgas Pusat melibatkan secara aktif Satgas Daerah serta melakukan sosialisasi dan penjelasan yang masif kepada masyarakat luas.
Respon Dunia Terkait PMK di Indonesia
Pemerintah Selandia Baru hingga Australia memperketat pembatasan biosekuriti dengan Indonesia guna mencegah penularan wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK). Bahkan, untuk sementara ini tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia menuju Selandia Baru. Meski demikian, PMK dinilai dapat masuk ke Selandia Baru dari wisatawan Australia yang telah berwisata ke kawasan Indonesia. Saat ini Pemerintah Australia mengeluarkan himbauan (travel advisory) kepada warganya untuk tidak berpergian ke Bali maupun di Indonesia bagian lainnya. Hal itu juga dilakukan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Janica Ardemn, himbauan ini bertujuan untuk melindungi hajat 100.000 lebih pekerja pertanian di sana. Selama ini, belum pernah ada kasus PMK di negara Selandia Baru. Sehingga pihaknya ingin terus memastikan wabah PMK tidak sampai masuk ke negara mereka.
Sementara di Australia, pengetatan biosekuriti diperbatasan dilakukan setelah mereka mencurigai ada fragmen virus PMK terdeteksi pada barang-barang daging yang masuk ke Australia baru-baru ini dari Indonesia dan Cina.Penyakit mulut dan kuku adalah virus yang sangat menular yang menyerang hewan berkuku terbelah. Wabah virus di Selandia Baru akan sangat berdampak pada ekspor utama produk susu, daging merah dan babi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, menurut Kementerian Industri Primer.
Biosecurity Selandia Baru minggu ini memperkenalkan alas kaki dengan bahan kimia desinfektan untuk kedatangan dari Indonesia untuk memastikan alas kaki bersih dari virus. Sebuah kampanye telah diluncurkan untuk mengedukasi para pelancong yang pergi ke Bali tentang isu-isu tersebut. Ada audit di lapangan yang terjadi pada rantai pasokan untuk inti sawit pakan ternak. Dan Selandia Baru menyediakan peralatan ke Indonesia untuk membantu mengatasi virus di sana. Untuk sektor pariwisata tentunya akan tertekan dengan kebijakan tersebut. Terkait dengan nominal kerugiannya, potensi kerugian tersebut pasti ada, jika melihat pembatasan ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Untuk saat ini sendiri, dampak dari kebijakan ini masih belum mengganggu sektor pariwisata.
Pengetatan perbatasan dan biosekurity yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru maupun Australia merupakan hal yang wajar dilakukan. Pengetatan biosecurity pada prinsipnya memastikan pelaku perjalanan luar negeri harus selalu bersih dari virus PMK dengan secara fisik sehat dan bersih serta tidak membawa barang yang potensi tercemar oleh virus PMK. Indonesia sendiri telah serius menerapkan biosekuriti seperti di bandara dan beberapa pelabuthan dengan menggunakan desinfected footmat dan spray desinfektan. Hal serupa juga diilakukan di beberapa bandara dan pelabuhan lain seperti di Aceh juga sudah menggunakan biosekurity yang sama. Dari Vaksinasi Hingga Biosecurity