Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan gelar Tanam Perdana Kelapa Genjah di Kelompok Tani Bumi Mukti, Dusun Srungo II, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Hilirisasi Perkebunan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi petani melalui pengembangan kawasan terpadu dari hulu hingga hilir.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili Direktur Pelindungan Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro, menyampaikan bahwa subsektor perkebunan memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, baik melalui kontribusi ekspor maupun penyerapan tenaga kerja di wilayah pedesaan.
Namun tak dapat dipungkiri dalam pengembangan maupun penguatannya dihadapkan berbagai tantangan, salah satunya hingga saat ini sejumlah komoditas perkebunan masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga peluang peningkatan nilai tambah di tingkat petani masih sangat terbuka dan perlu lebih dioptimalkan.
“Hilirisasi merupakan langkah konkret untuk memastikan nilai tambah dapat dinikmati petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas pengolahan di kawasan produksi, rantai pasok menjadi lebih efisien dan kesejahteraan petani meningkat,” ujar Bagus.
Sebagai informasi, Kementerian Pertanian saat ini memfokuskan Program Hilirisasi pada tujuh komoditas unggulan, yaitu kelapa, kopi, kakao, lada, pala, tebu, dan jambu mete. Khusus untuk kelapa, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan seluas 221.890 hektare secara nasional hingga 2027.
Pada tahun 2025, program dimulai di tiga provinsi seluas 3.615 hektare, termasuk di DIY yang mendapat alokasi di tiga kabupaten diantaranya Bantul 123 hektare, Kulon Progo 127 hektare, dan Sleman 100 hektare.
Bagus menjelaskan, kelapa genjah menjadi komoditas potensial karena memiliki pertumbuhan cepat, produktivitas tinggi, dan peluang pasar beragam. “Kelapa genjah sesuai dengan karakter wilayah Yogyakarta. Selain mendukung sektor pangan, komoditas ini juga dapat dikembangkan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, mulai dari minuman segar, santan, tepung kelapa, hingga produk turunan berbasis air kelapa,” jelasnya.
Demi memperkuat hilirisasi kelapa, pemerintah menyiapkan pembangunan 20 pabrik pengolahan di berbagai sentra produksi nasional. Upaya ini diharapkan memperkuat industri hilir kelapa sekaligus membuka lapangan kerja baru di pedesaan.
“Program ini membutuhkan sinergi. Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan petani harus bergerak bersama agar manfaat ekonominya dapat dirasakan nyata,” tambah Bagus.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tanam perdana kelapa genjah di wilayahnya. “Program ini sejalan dengan prioritas daerah untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Kami optimistis pengembangan kelapa genjah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bantul dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Abdul Halim.
Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat mengatakan, kegiatan tanam perdana ini menjadi langkah awal transformasi sistem perkelapaan menuju perkebunan yang modern, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.
“Melalui kolaborasi lintas pihak, Program Hilirisasi Perkebunan diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus membawa dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” harap Roni.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, sebelumnya pada beberapa kesempatan ia mengatakan bahwa penguatan hilirisasi perkebunan merupakan arahan langsung Presiden RI agar sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah nyata bagi petani dan daerah.
“Hilirisasi kelapa, termasuk pengembangan kelapa genjah di Bantul, merupakan salah satu contoh bagaimana kita membangun rantai pasok yang utuh dari hulu hingga hilir. Dengan memperkuat industri pengolahan di tingkat kawasan, petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar dari produk turunannya. Pemerintah akan terus berupaya mendorong kolaborasi semua pihak terkait, dan mendorong penguatan kelembagaan petani, agar transformasi ini berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya.