Uni Eropa (UE) dan Agence francaise de développement (AFD) menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan hibah dari UE kepada Pemerintah Indonesia. Hibah sebesar EUR 7 juta setara Rp121,68 miliar akan disalurkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendukung program pengelolaan laut berbasis bukti dan berkelanjutan.
Hibah dari UE ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di bawah inisiatif Global Gateway untuk memajukan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Secara rinci, 3,55 juta euro atau setara Rp61,71 miliar akan mendanai kegiatan KKP, sementara 3,45 juta euro atau Rp59,97 miliar akan mendanai kegiatan BRIN.
Hibah ini akan mendukung pelatihan lanjutan, keanekaragaman hayati laut dan pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem pesisir, dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas pelabuhan.
Dengan memperkuat fondasi ilmiah berbasis riset untuk pembuatan kebijakan, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, mengatasi perubahan iklim, dan melindungi ekosistem laut di Indonesia. Proyek-proyek tersebut akan dilaksanakan selama lima tahun.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan BRIN merasa terhormat menjadi mitra dalam kolaborasi penting ini. Kemitraan ini menggarisbawahi pentingnya penelitian berbasis bukti dalam membentuk strategi pengelolaan laut yang berkelanjutan untuk Indonesia.
“Dengan hibah UE melalui inisiatif Global Gateway, kami akan memperkuat ekosistem penelitian ilmiah kelautan untuk menyediakan data dan informasi penting untuk mendukung Asta Cita, memperkuat kapasitas manajemen armada penelitian, operator ilmiah, insinyur dan peneliti dan memperkuat kolaborasi dengan mitra global dalam penelitian ilmiah kelautan,” kata dia di Kantor BRIN, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Ia mengungkapkan, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan ekonomi biru di Indonesia tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. BRIN juga menantikan hasil yang berdampak dari kerja sama ini untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.
Di tempat yang sama, Direktur Kepelabuhan Perikanan, KKP, Tri Aris Wibowo meyakini bahwa proyek ini selaras dengan upaya KKP untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui Kebijakan Perikanan Berbasis Kuota dan Proyek Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan.
“Hibah sebesar EUR 3,55 juta akan membantu KKP untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan dan kegiatannya akan mencakup dukungan untuk implementasi kebijakan, kampanye pengumpulan data, penilaian stok, penelusuran, upaya konservasi di dekat lokasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitas produk. Kami juga menantikan kolaborasi proyek dengan BRIN untuk mendukung upaya penilaian stok di Indonesia, karena ini akan menjadi langkah penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Aris.
Bersama dengan proyek hibah ini dan proyek Eco Fishing port, KKP juga sedang mengerjakan proyek pengembangan pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Terpadu dan Pasar Ikan Internasional. Semua proyek akan diselaraskan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota di Indonesia.
Di tempat yang sama, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Fabien Penone acara ini telah menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Kerja sama ilmiah yang kuat antara kedua negara adalah aset besar dan dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan proyek-proyek ini
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi menekankan bahwa kemitraan Uni Eropa dan negara-negara anggota dengan Indonesia dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.
“UE dan Indonesia berinvestasi dalam sumber daya manusia berkualitas tinggi yang akan mendorong sektor kelautan negara maju. Melalui inisiatif Global Gateway, kami bangga bermitra dengan Indonesia, tidak hanya dengan memodernisasi infrastruktur tetapi juga dengan memperluas peluang ekspor,” ucap Denis.