KKP Tingkatkan Keberadaan Enumerator

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 5 tahun kedepan pemerintah telah mendesain sedemikian rupa untuk meningkat produktivitas perikanan nasional melalui peningkatan stok produksi. Maksimalisasi dalam hal pemenuhan stok telah diupayakan untuk menjamin stok bisa terpenuhi, baik itu pemenuhan stok nasional dan juga untuk kebutuhan ekspor produk perikanan. Oleh karena itu, dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan perikanan khususnya perikanan berkelanjutan harus menjadi fokus utama. Begitupula dengan data stok ikan nasional juga harus dapat dipastikan secara terintegrasi. KKP Tingkatkan Keberadaan Enumerator

Stok ikan nasional menjadi asset penting untuk menentukan kapasitas tangkapan ikan Indonesia dalam beberapa waktu kedepan. Tentunya dengan penerapan metode hidro akustik, perhitungan mengenai stok ikan nasional tidaklah terbilang sulit. Kajian terkait stok ikan tidak hanya difokuskan padas sektor hilir, tetapi juga pada sektor hulu. Yaitu dengan pengembangan system otomasi pendataan dan peningkatan kualitas peralatan serta inovasi teknologi dibidang perikanan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi komitmen bersama untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga fokus pada perbanyakan kapasitas enumerator sebagai penunjang utama bagian pendataan stok ikan ikan nasional pada semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Keberadaan enumerator juga berperan penting dalam jejak penelusuran stok ikan. Enumerator relative menunjang standarisasi potensi hasil laut yang ada. Enumerator juga dapat dijadikan acuan untuk penentuan kebijakan dibidang perikanan khususnya perikanan berkelanjutan. Untuk enumerator sendiri, KKP telah menyiapkan 132 enumerator untuk pendataan aktivitas pendaratan hasil tangkapan. Peningkatan kapasitas enumerator menjadi penting dikarenakan karena luas perairan Indonesia yang begitu sangat luas.


Dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, KKP juga telah berupaya menjamin terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan. Begitupula dengan jaminan tersedianya data hasil tangkapan dan juga stok ikan pada 11 WPP yang ada. Melalui Balai Riset Perikanan Laut semua sudah dapat dipastikan menjadi landasan utama dalam penyediaan data secara nasional. Terkhusus pada wilayah strategis, BPRL memegang peranan yang sangat signifikan dalam hal penyediaan data. KKP Tingkatkan Keberadaan Enumerator

Bagikan Artikel Ini
Related Article  Nelayan Dilema Saat Pandemi Menyapa

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *