Aturan Batas Ukuran Kapal Perikanan Kini Dicabut

Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini mencabut Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/Pl.410/D4/31/12/2015 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Pencabutan itu tertuang dalam surat edaran nomor B.416/DJPT/Pl.410/IX/2020 yang disampaikan Kementerian kepada para pelaku usaha perikanan tangkap. Aturan Batas Ukuran Kapal Perikanan Kini Dicabut

Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi aspek utamanya. Regulasi yang ada  akan disesuaikan ketersediaan sumber daya ikan, wilayah penangkapan ikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan kondisi perikanan.

Surat edaran baru tentang pencabutan aturan lama terbit pada 16 September 2020 dan ditandatangani langsung oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dicabutnya surat tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha perikanan tangkap. Kementerian berharap sektor perikanan tetap berkontribusi positif dan memberikan efek ganda atau multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Adapun pembatasan ukuran kapal perikanan untuk sementara waktu hanya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014

Setelah mencabut surat edaran tentang batasan ukuran kapal penangkap ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji aturan baru tentang kemudahan izin usaha. Aturan yang tengah digodok nantinya juga bakal menyederhanakan beberapa regulasi yang sudah ada sebelumnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengatur kembali terkait wilayah operasi penangkapan ikan dan aturan batas GT kapal. Khusus pengaturan batas kapal, sembari menunggu aturan yang baru, KKP masih menggunakan beleid yang lama, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.

Beleid itu merupakan perubahan kedua yang berisi tentang rincian peraturan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan RI. Pada Pasal 14 Permen 57 Tahun 2014 disebutkan Direktur Jenderal KKP bisa menerbitkan surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT dan usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Related Article  Peran Pokmaswas Dalam Penangkapan Ikan

Untuk perairan internasional dan ZEE dipastikan akan bisa lebih nyaman dengan regulasi ini. Kapal-kapal besar diharapkan bisa beroperasi dizona tersebut. Kajian regulasi kedepan, semua pihak mengharapkan kemudahan tersebut agar tidak terjadi penumpukan kapal pencari ikan.

Nantinya kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai 30 GT diterbitkan oleh Provinsi dalam hal ini gubernur setempat. Aturan ini berlaku untuk pelaku usaha yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Sementara itu, izin untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT diterbitkan oleh bupati atau wali kota setempat. Mereka yang bisa memperoleh izin ini ialah orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Bupati atau wali kota juga berhak menerbitkan bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan satu kapal berukuran paling besar 5 GT. Kapal digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam upaya memperbarui regulasi, KKP pun mencabut Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/Pl.410/D4/31/12/2015 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Ketersediaan sumber daya ikan nantinya akan menjadi prioritas dalam penerbitan regulasi selanjutnya. Aturan Batas Ukuran Kapal Perikanan Kini Dicabut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Pembaruan Tata Kelola Hutan Dengan Konsep HCVF
Next post Dimasa Pandemi Ataupun Bukan, Pertanian Akan Tetap Mengudara