Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyampaikan program ekonomi biru dalam gelaran KTT AIS (Archipelagic and Island State) Forum 2023 di Bali. “Khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok atau kebijakan yang kami canangkan. Ini kami sampaikan juga ke seluruh peserta AIS Forum,” jelas Menteri KKP, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., Senin (9/10/23) malam.
Lima kebijakan tersebut yaitu pertama, memperluas kawasan konservasi karena menyangkut soal perubahan iklim. “Jadi bagaimana konservasi laut ini bisa menyerap karbon lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat, sekaligus memproduksi oksigen, dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami perikanan di laut,” jelasnya.
Kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota yang akan segera mulai diterapkan di Indonesia. Adapun aturan PP 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan di Laut telah diterbitkan. Ketiga adalah mengembangkan perikanan budi daya yang berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut dan perikanan darat hal ini untuk mendukung lima komoditas yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut. Keempat, adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir yang juga berkaitan dengan perubahan iklim. “Dan kelima seperti yang pernah disampaikan pada forum internasional, termasuk pada forum AIS tahun lalu bahwa telah dilakukan upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan,” jelasnya lebih lanjut.
Menteri KKP pun mengungkapkan bahwa pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut khususnya terkait tata kelola kelautan global yang baik, atau good maritim governance. Adapun terdapat kaitan erat soal keberlangsungan KTT AIS Forum yakni perasaan senasib sepenanggungan untuk menghadapi tantangan yang sama soal perubahan iklim.
Ia berharap partisipasi negara-negara yang hadir dalam KTT AIS Forum memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga dan melindungi laut termasuk sumber daya yang terkandung dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima, namun di saat bersamaan turut memperhatikan desakan kepentingan ekonomi.
Salah satu poin dalam Leaders Declaration AIS Forum yang terkait dengan pengelolaan kelautan berkelanjutan adalah semua negara AIS Forum khususnya pimpinan negara harus memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga dan melindungi laut. Di mana ekologi harus bisa menjadi panglima. “Lalu kemudian, secara umum, negara-negara AIS Forum merespon positif dan saling menghargai tingkat komitmen masing-masing negara. Dalam forum ini semua kepentingan negara-negara AIS harus berbagi pengalaman. Semoga dalam beberapa hari ini dapat disepakati pandangan dan
komitmen yang sama,” ujar Menteri KP.
Tantangan terbesar adalah bahwa sumber daya kelautan yang besar, dan hal pertama yang harus tekankan adalah menjaga ekologinya tetap sebagai panglima. Namun di sisi lain ada desakan kepentingan ekonomi yang begitu besar, apalagi di negara-negara maritim dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. “Bagaimana kita mengatur ruang laut yang baik. Kemudian bagaimana menata tata kelola kelautan agar bisa terjaga. Ini menjadi hal yang penting bahwa lima program yang kita inisiasi sebagai program ekonomi biru, harus kita sampaikan dalam forum agar seluruh negara kepulauan berkomitmen bisa menjaga laut sebagai satu ekologi, termasuk biota di dalamnya,” tegas Menteri KP. (Humas KKP/TR/Elvira Inda Sari)