Keberlanjutan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Landscape dan Seascape Terintegrasi di Pulau Papua menjadi tema Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua di Biak, Kamis (18/04).
“Tema tersebut sejalan dengan dengan tema pembangunan LHK tahun 2024, yaitu Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata,” jelas Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Tasdiyanto.
Pada rapat yang dihadiri kurang-lebih 200 peserta tersebut, Bambang menegaskan tema tersebut menjadi penuntun bagi seluruh jajaran KLHK untuk terus meningkatkan setiap kinerja positif yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sekaligus sebagai dukungan terhadap tema utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala P3E Papua, Edward Sembiring menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan program kegiatan di tingkat tapak guna memenuhi target Indikator Kinerja Utama KLHK Tahun 2024 dengan mempertimbangkan penetapan daerah otonomi baru pada tahun 2022 (yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya) di wilayah Ekoregion Papua.
“Tak hanya itu, kegiatan ini merupakan medium koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk bekerja dengan satu peta yang sama dalam menyelesaikan persoalan, menjaga dan meningkatkan kondisi tapak yang berorientasi hasil dan memberikan sumbangan bagi makro ekonomi,” tambah Edward.
Bambang berharap pada Rapat Kerja ini akan muncul kerangka implementasi yang berorientasi tapak untuk mendayagunakan berbagai instrumen LHK dengan berdasarkan kepemimpinan transglobal dalam mengendalikan kebijakan, rencana, program dan kegiatan pembangunan di kedua wilayah ekoregion (wilayah ekoregion darat (landscape) dan ekoregion laut (seascape)) tersebut secara terintegrasi. “Hal tersebut penting untuk mewujudkan keberlanjutan pengamanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati karena keduanya merupakan suatu sistem ekologi yang memiliki interkoneksi satu sama lain,” pungkas Bambang.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Penjabat Bupati Biak Numfor, jajaran Forkopimda Kabupaten Biak Numfor, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, perwakilan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta perwakilan mitra kerja KLHK. Hadir pula para Kepala OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan, Kepala UPT KLHK, dan Kepala KPH se-Ekoregion Papua.(*)
_______
Biak, KLHK, 18 April 2024.
Nomor: SP.078/HUMAS/PPIP/HMS.3/4/2024