KKP Usul Anggaran Tambahan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp700 miliar.  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tambahan anggaran itu akan dimanfaatkan untuk percepatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. 

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp714,44 miliar. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senin (12/6/2023). Usulan tambahan anggaran itu menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran 2024 yang sebelumnya sebesar Rp6,90 triliun. Dengan demikian, usulan pagu anggaran KKP 2024 menjadi Rp7,62 triliun.

Jika diperinci, alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP) sebesar Rp200 miliar yang digunakan untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari. Untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebesar Rp123,50 miliar yang digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pascaproduksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, dan bakti nelayan di 30 lokasi.

Selanjutnya, sebesar Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang digunakan untuk budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi kampung perikanan budidaya, serta bantuan pemerintah seperti kincir, pupuk, benih ikan dan rumput laut, pakan mandiri, dan lainnya.

Kemudian, sebesar Rp108,54 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS) yang dialokasikan untuk gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portable dan sarana pasca panen di lokasi Kalaju dan Kampung Perikanan Budidaya di 20 lokasi Kalaju dan KPB. Lalu sebesar Rp32,40 miliar untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang dialokasikan untuk penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.

Related Article  KKP Segera Tindaklanjuti Aturan Teknis Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur

Realisasi Anggaran KKP Tahun 2022

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kinerja positif kementeriannya sepanjang 2022 ke anggota Komisi IV DPR dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Trenggono menyampaikan, realisasi penyerapan anggaran KKP tembus 98,69 persen diiringi keberhasilan pelaksanaan program kerja di berbagai bidang.

Pagu anggaran KKP 2022 setelah mengalami automatic adjustment sebesar Rp 5,46 triliun dan yang berhasil terserap Rp 5,39 triliun. Capaian kinerja KKP di antaranya menghasilkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,87 Triliun yang terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam Perikanan Rp 1,19 triliun, PNBP Non-Sumber Daya Alam Rp 629 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp 48,99 miliar. Dia memaparkan, nilai Produk Domestik Bruto Perikanan pada kuartal III 2022 tumbuh sebesar 6,38 persen dengan nilai Rp 202,61 triliun dan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,54 persen. Rata-rata Nilai Tukar Pelaku Usaha turut meningkat dari 2021, yakni 106,46 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,64 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar 5,07 miliar dolar AS atau meningkat 7,22 persen dibanding periode serupa tahun sebelumnya. Dengan rincian nilai ekspor produk perikanan sampai November 2022 mencapai 5,71 miliar dolar AS atau meningkat 10,66 persen dibanding periode sama pada 2021, sedangkan nilai impor produk perikanan mencapai 0,64 miliar dolar AS.

Investasi sektor kelautan dan perikanan sampai dengan kuartal III 2022 telah mencapai Rp 6,39 triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 2,36 Triliun, PMA sebesar Rp 1 triliun dan Kredit Investasi Rp 3,03 triliun.

Trenggono menyebut realisasi penyaluran dana kelolaan LPMUKP pada 2022 mencapai Rp 135,23 miliar dengan total penerima manfaat sejumlah 1.735 orang. KKP juga berhasil mencapai luas kawasan konservasi perairan 28,91 juta hektare pada 2022. Disusul hasil operasi dari 30 unit kapal pengawas berhasil menangkap 97 kapal ikan ilegal di wilayah perairan yuridiksi Indonesia.

Related Article  Catat Sejarah, PNBP Perikanan Tangkap Capai Rp 700 Miliar

Sementara itu, pagu anggaran KKP pada 2023 sebesar Rp 6,76 triliun disertai kebijakan automatic adjustment sebesar Rp 468,17 miliar, sehingga pagu efektif sepanjang tahun ini tersisa Rp 6,29 triliun.