DPR baru saja menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rencana kerja anggaran kementerian/lembaga tahun 2021 sebesar Rp6,65 triliun. Selanjutnya DPR melalui Komisi IV akan menyampaikan hasil pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kementerian ke Badan Anggaran DPR untuk ditetapkan secara resmi. Pagu anggaran sebesar Rp6,65 triliun itu dialokasikan dengan komposisi antara lain untuk Sekretariat Jenderal atau Setjen sebesar Rp497,6 miliar, serta Irjen Rp86,7 miliar. Kemudian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,5 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp1,07 triliun, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp43,74 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Rp455,35 miliar. Selanjutnya, alokasi juga diberikan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp1,52 triliun, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp603,71 miliar. Pagu Anggaran 2021 Disetujui, KKP Fokus Pemberdayaan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan program pemberdayaan nelayan sebagai prioritas. Begitupula dengan upaya bersama nelayan dalam rangka bersama-sama mengatasi dampak pandemi covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh pada aspek kesejahteraan nelayan. Program pemberdayaan nelayan diharapkan mampu membuka wawasan nelayan tentang alternatif penjualan hasil tangkapan atau produk perikanan bernilai tambah.
Perlu diketahui pandemi covid-19 menjadikan nelayan sebagai salah satu komunitas yang paling terdampak, utamanya kelompok nelayan kecil. Sektor ekonomi nelayan menjadi aspek yang paling dirasakan. Utamanya harga ikan yang fluktuatif, bahkan turun drastis. Hal ini menjadi dilema bagi para nelayan, karena hal tersebut terjadi ditengah kondisi hasil tangkapan yang cenderung stabil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bermaksud untuk meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha penangkapan ikan dengan program pemberdayaan. Upaya pemberian bimtek dalam upaya memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan melalui aplikasi dan modifikasi alat tangkap terus dilakukan. Salah satu contohnya yakni apartemen ikan, atraktor cumi, rumpon portabel, pembuatan pancing senggol dan modifikasi alat tangkap jaring gillnet menjadi jaring rampus. Saat ini bimtek juga difokuskan pada pengembangan bengkel nelayan, dimana pelayanannya akan diarahkan juga untuk mendukung pengadaan alat tangkap. Bimtek juga dimaksudkan untuk membimbing nelayan agar mudah mendapatkan akses pendanaan untuk pengembangan usaha nelayan. S
Tentunya tantangan bersama kedepannya adalah bagaimana KKP dengan berbagai program prioritas bisa membantu nelayan keluar dari krisis utamanya karena pandemi covid-19. Selain itu, KKP tentunya punya tantangan tersendiri bagaimana mensinergiskan antara pemangku sektor kelautan dan perikanan nasional seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah hasil perikanan. Pagu Anggaran 2021 Disetujui, KKP Fokus Pemberdayaan
Referensi :
ANTARA FOTO/Rahmad