Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI) untuk mengembangkan pengelolaan kelautan dan perikanan rendah emisi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya yang produktif, inklusif, dan inovatif.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Karbon Rendah Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP dan AZEI di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kemitraan tersebut menjadi bagian dari penguatan paradigma Ekonomi Biru yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Trenggono, pengelolaan kelautan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keterlibatan asosiasi, dunia usaha, lembaga riset, dan mitra pembangunan dinilai penting untuk mempercepat inovasi serta pelaksanaan program di lapangan.
“Pengelolaan kelautan menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Peran asosiasi, dunia usaha, lembaga riset, serta mitra pembangunan menjadi penting untuk memperkuat inovasi dan mempercepat implementasi program di lapangan,” ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ia menambahkan, sinergi dengan berbagai pihak juga diarahkan untuk mendukung target perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan, atau sekitar 97,5 juta hektare, pada 2045.
Enam Fokus Kerja Sama KKP dan AZEI
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa kedua pihak menyepakati enam ruang lingkup kerja sama untuk mendukung pengelolaan kelautan rendah emisi.
Keenam fokus tersebut meliputi:
- Pengembangan model mobilitas dan infrastruktur rendah emisi.
- Pengembangan sistem pengelolaan karbon biru.
- Penguatan pengelolaan sampah.
- Pengembangan ekosistem pergaraman berkelanjutan.
- Pengembangan inovasi pembiayaan proyek karbon biru.
- Publikasi dan diseminasi informasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurut Koswara, kemitraan ini diharapkan dapat mempertemukan berbagai potensi, mulai dari kepemimpinan, jaringan teknologi, hingga pembiayaan dan investasi. Dengan dukungan tersebut, program kelautan rendah emisi diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan konkret, bukan sekadar konsep.
“AZEI memiliki kepakaran dan platform lintas sektor yang dapat mempertemukan kepemimpinan, jaringan teknologi, pembiayaan, hingga investasi. Kami berharap kemitraan ini dapat memastikan gagasan kelautan rendah emisi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat di lapangan,” kata Koswara.
Kolaborasi KKP dan AZEI juga diharapkan memperkuat tiga program utama pengelolaan kelautan, yakni Proteksi, Pelaut, dan Sebasah. Proteksi atau Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi diarahkan untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai target 30 persen pada 2045. Program ini juga mencakup rehabilitasi mangrove yang memiliki potensi besar dalam menyerap karbon.
Sementara itu, Pelaut atau Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat berfokus pada pengembangan pulau-pulau kecil berbasis ekosistem secara terintegrasi. Program tersebut ditujukan untuk mendorong pemanfaatan dan hilirisasi sumber daya kelautan.
Adapun Sebasah, atau Laut Sehat Bebas Sampah, merupakan upaya kolaboratif untuk menangani persoalan sampah laut melalui pendekatan ekonomi sirkular. Pelaksanaannya menyasar kawasan pesisir, muara sungai, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas kapal.
Ketiga program tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan laut, dan mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Koswara berharap kesepakatan KKP dan AZEI segera ditindaklanjuti melalui program yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kualitas ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.