JAKARTA – Kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana Sumatera disebutkan mencapai Rp1,71 triliun. Hal itu sebagaimana pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari.
Trenggono bilang, anggaran tersebut akan digunakan untuk dua rencana program KKP, yakni rehabilitasi infrastruktur dan bantuan sarana usaha.
“Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera adalah Rp1,71 triliun. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI dan kementerian/lembaga mitra kerja untuk dapat menjalin sinergi dan kerja sama baik dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Untuk rehabilitasi infrastruktur meliputi rehabilitasi dermaga, rehabilitasi gedung, rehabilitasi prasarana perikanan tangkap, rehabilitasi tambak budi daya hingga pembangunan ulang unit pengolahan ikan yang rusak.
Sementara untuk bantuan sarana usaha akan diberikan dalam bentuk pengadaan kapal, pengadaan mesin dan alat tangkap, pengadaan benih dan pakan hingga pengadaan chest freezer. Langkah tersebut dilakukan agar nelayan dan pembudidaya ikan dapat segera memulai produksi kembali.
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala daerah dan hasil survei lapangan, bencana ini berdampak langsung pada penghidupan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan di tiga provinsi terdampak bencana,” katanya.
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan, saat ini terdapat 8.368 nelayan, 27.879 pembudidaya ikan, 1.431 pengolah ikan, 3.612 kapal nelayan, 396 unit pengolahan ikan (UPI) serta 30.723 hektare (ha) tambak terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Selain langkah pemulihan, Trenggono juga melaporkan, saat ini pihaknya sudah memiliki satgas KKP Aksi Tanggap dan Peduli Bencana Sumatera yang sudah melakukan beberapa langkah, seperti pembentukan posko di tiga titik strategis hingga pengerahan armada kapal untuk evakuasi dan distribusi logistik.
Tak hanya itu, kata Trenggono, pihaknya juga ikut menerjunkan taruna dari sekolah kedinasan di bawah binaan KKP untuk melakukan berbagai tugas, seperti pembersihan fasilitas umum, rehabilitasi lingkungan hingga memberikan layanan trauma healing untuk korban bencana.
“Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, fokus kami kini beralih pada fase pemulihan ekonomi masyarakat,” terangnya.