Strategi Pengembangan Indonesia sebagai Negara Maritim. Indonesia secara geografis terletak di sekitar garis khatulistiwa, tepatnya berada di antara 94°45´ BT – 141°01´ BT dan 06°08´ LU – 11°05´ LS. Indonesia merupakan negara maritim, dimana kurang lebih 75% wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, yang terdiri dari sekitar 3,351 juta km2 wilayah laut (perairan pedalaman, kepulauan, dan laut territorial) dan sekitar 2,936 juta km2 wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif dan landasan kontinen. Ditambah, Indonesia juga memiliki panjang garis pantai kurang lebih 99.093 km.
Sebagai negara maritim, Indonesia memerlukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya perairan yang baik. Untuk itu, ditetapkanlah pembagian wilayah ekoregion laut Indonesia yang secara umum bertujuan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta memberikan arahan agar penetapan tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah ekoregion. Strategi Pengembangan Indonesia sebagai Negara Maritim.
Strategi Pengembangan Indonesia sebagai Negara Maritim
Terdapat 18 wilayah ekoregion laut di Indonesia. Pembagian tersebut didasari oleh kesamaan karakteristik ekoregion yang mencakup karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal, yang keseluruhannya dapat mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas sumber daya alam laut yang ada demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya kelautan. Indonesia juga mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Sehingga Pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan berhaluan kelautan dengan menjadi poros maritim dunia. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat tiga program yaitu, 1). Kedaulatan; 2). Keberlanjutan; dan 3). Kesejahteraan. Strategi Pengembangan Indonesia sebagai Negara Maritim.
Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah suatu keharusan. Tindakan perusakan eksploitasi dan pengelolaan yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan. Pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan nelayan khususnya, adalah hasil yang harus dicapai setelah kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan maritim di Indonesia. Hal ini dapat tercapai dengan cara meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Masyarakat dan segenap bangsa Indonesia berhak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dilakukan dengan menggulirkan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan bagi nelayan, pembudidaya dan petambak garam.
Referensi :
kompas.com (Foto)
